Indonesia, Tiongkok dan Komunisme, 1949-1965

Judul ejurnal: Indonesia, Tiongkok dan Komunisme, 1949-1965
Download : https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/view/15539/11674
Download Hasil Review : https://drive.google.com/file/d/1U4HcFq5FZBFwVl-lYyRCIEt1FMN8RlJT/view?usp=sharing
Jurnal : INDONESIAN PERSPECTIVE
Volume dan Halaman : Vol. 2, No. 1 : 65-75
Tahun : 2017
Penulis : Satriono Priyo Utomo
Reviewer : Puma Anggara
Tanggal : Minggu, 13 Oktober 2019 
Abstrak :      

            Jurnal yang berjudul Indonesia, Tiongkok dan Komunisme, 1949-1965 ini berisi tentang arti penting China pada masa Presiden Sukarno dimana selain menjadi refrensi konsep politik bagi Sukarno tetapi juga memiliki arti yang penting bagi Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai ruang pertemuan ideologi komunisme. Satriono Priyo Utomo menggunakan metode studi kepustakaan dan membicarakan mengenai hubungan diplomatik antara Indonesia dengan China selama periode Demokrasi Terpimpin(1949-1965). Hubungan kedua negara pada saat itu memperlihatkan kedekatan antara Sukarno dan Mao Tse Tung. Serta dalam dinamika politiknya membawa semangat New Emerging Forces. Antara Sukarno dan Mao Tse Tung bertumpu pada politik mobilisasi massa dimana Mao menggunakan Partai Komunis China sementara Sukarno Menggunakan PKI. 

Pendahuluan : 
            Dalam pendahuluan penulis menegaskan bahwa kaum intelektual Indonesia berharap sudah saatnya perlu memperbaiki keseimbangan dengan menaruh perhatian pada Timur, yaitu Tiongkok. Karena menurut kaum Intelektual, Indonesia sudah menaruh perhatian yang terlalu besar pada Barat. Meskipun kenyataannya Tiongkok adalah negara komunis, banyak orang Indonesia termasuk kaum intelektualnya terus menganggap Tiongkok sebagai bangsa Asia yang menjadi bagian dari tradisi Timur. Tiongkok mendapat tempat bagi masyarakat politik Indonesia yang menurut Hong Liu sebagai pusat referensi dan alat politik. Semangat populisme itulah yang mempertemukan antara Indonesia dan Tiongkok dalam masa pasca kemerdekaan Indonesia diakui pada 1949. 

Pembahasan : 
1. Sukarno dan Tiongkok dalam Dimensi Diplomatik 1949-1958 
            Menjelang tahun 1950 lambang politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif adalah bagian yang tak terpisahkan dari nasionalisme. Tetapi pada tahun-tahun awal dasawarsa 1950-an sifat bebas terungkapkan dengan ragu-ragu. Hal ini terbukti dari tidak dapat diterimanya politik keras anti-Amerika dan anti-Belanda, juga tidak ada usaha Indonesia memainkan peran pahlawan di atas panggung dunia. Indonesia berulangulang menolak keras usaha Amerika untuk menarik tentara Indonesia menjadi sekutu menghadapi negara-negara komunis. Setelah memperoleh kemerdekaan penuh berdasarkan keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang sebagian besar dikemudikan oleh Amerika Serikat, maka ’negara muda’ Indonesia ini mengirimkan duta besarnya ke Washington pada tahun 1950. 
            Hubungan yang terbangun dengan Tiongkok ditandai dalam siklus pasang surut. Pada Januari 1950, Mohammad Hatta, yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri, mengungkapkan niat pemerintahannya untuk membuka hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Ia mengusulkan bahwa Beijing harus lebih dahulu mengakui Jakartakarena RRT didirikan sebelum Republik Indonesia. Pada 26 Januari, Mao Tse Tung mengirim telegram kepada Liu Shaoqi. Liu diminta untuk membuka hubungan diplomatik. Pada Mei 1950, Zhou Enlai, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri, sepakat untuk mengirim Wang Renshu sebagai Duta Besar pertama ke Jakarta. Tetapi hal itu tidak disambut dengan baik ketika pemerintahan Hatta digantikan oleh kabinet Natsir yang anti-komunis. 

            Kesempatan yang menguntungkan bagi Beijing untuk memperbaiki hubungan dengan Jakarta mulai muncul setelah Juni 1953, menyusul terbentuknya sebuah kabinet baru yang dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo. Tidak seperti pemerintah Indonesia sebelumnya, kabinet Ali sebenarnya bergantung pada dukungan parlementer, dukungan mayoritas dari Partai Komunis Indonesia (PKI). . Langkah pertama yang diambil kabinet Ali untuk memperbaiki hubungan dengan China adalah mengirimkan seorang anggota elit Indonesia yang terkenal , Arnold Mononutu, sebagai duta besar pertama ke Peking pada Oktober 1953. 
            Dalam perjalanannya ke luar negeri, sebelum Sukarno berkunjung ke Tiongkok, pada 14 sampai 23 Agustus 1956 Wakil Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat RRT, Sung Tjing Ling mengunjungi Indonesia atas undangan Sukarno dan pemerintah Indonesia. Hal ini menjelaskan bahwa sesungguhnya hubungan antara Indonesia dan Tiongkok mempunyai semangat untuk melawan kolonialisme dan imperialisme. Kedua negara ini memiliki cita-cita yang sama yaitu menghapus penindasan dan menciptakan keadilan sosial. 

            Hasil dari kunjungan Sukarno ke Tiongkok, Hong Liu menyimpulkan tiga hal. Pertama, Tiongkok memperkuat kepercayaan Sukarno bahwa Indonesia harus merestrukturisasi secara mendasar sistem politiknya yang ada pada saat itu. Kedua, Tiongkok yang dipahami Soekarno menyediakan sebuah contoh yang bisa diterapkan bagi arah perubahan. Ketiga, RRT menjadi model yang bisa diterapkan tentang bagaimana cara menghasilkan perubahan politik yang konstruktif. 

2. PKI dan Tiongkok dalam Dimensi Ideologi 1959-1965 
            Pada 1959, Presiden Sukarno semakin terlihat dekat dengan PKI karena partai ini pendukung yang paling bersemangat dan konsisten terhadap kredo nasionalis militan miliknya. Setelah berkomitmen untuk mendukung Demokrasi Terpimpin, pimpinan PKI, D.N. Aidit mewakili delegasi PKI berkunjung ke RRT pada Maret 1959. 

            Sukarno mengakui bahwa dunia hanya terbagi dalam dua bagian saja, yakni the old established atau forces kekuatan lama yang bercokol dan the new emerging forces atau kekuatan baru yang telah muncul. Ini berarti satu penegasan bahwa musuh utama Indonesia adalah imperialisme Barat dan Indonesia berada dalam satu jajaran dengan komunis (dan lebih khusus lagi, dengan implikasi jelas, bersama komunis Cina) sebagaimana pula dengan negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin dalam perjuangannya melawan musuh ini. 

            Dalam ideologi selama 1959-1963, pembicaraan mengenai struktur masyarakat yang ada pada tradisi kaum komunis, PKI mengkombinasikan gambaran tentang kaum kapitalis birokrat yang mirip pandangan Cina, yaitu menggunakan kekuasaan negara untuk melakukan investasi swasta dan memperoleh keuntungan kapitalis dengan analisis Soviet tentang ekonomi negara progresif. Hal ini dimungkinkan karena menurut PKI, kaum kapitalis birokrat di Indonesia tidak berdasarkan pada monopoli kapital swasta yang kuat sebagaimana yang dimiliki Chang Kai-Shek di Cina, tetapi hampir keseluruhan berdasarkan kekuasaan politik dan administrasi.
            Sementara itu dalam praksis politik pada 1963 dan 1964 Tiongkok menjadi tuan rumah dua pertemuan rencana strategis untuk mempromosikan revolusi di Asia Tenggara. Pada akhir September 1963, Zhou Enlai pergi ke Conghua, Provinsi Guangdong untuk bertemu dengan para pemimpin komunis dari Vietnam, Laos dan Indonesia. Hadir dalam pertemuan tersebut Ho Chi Minh dan Le duan dari Partai Pekerja Vietnam, Kaysone Phimvihane dari Partai Rakyat Laos dan Aidit yang mewakili PKI. Perdana Menteri RRT Zhou Enlai mendeklarasikan bahwa Asia Tenggara telah menjadi wilayah kunci bagi perjuangan internasional menentang imperialisme. Ia juga mengumumkan: “misi dasar revolusi di Asia Tenggara adalah demi menentang imperialisme, feodalisme dan kapitalisme komprador”. Untuk mencapai tujuan ini, Zhou menganjurkan agar partai-partai komunis di Asia Tenggara harus pertama “menarik massa dan memperluas front persatuan.” Kedua, “masuk ke dalam pedesaan, menyiapkan perjuangan bersenjata dan membentuk daerah basis,” dan ketiga, memperkuat kepemimpinan. Meskipun begitu Aidit tidak menerima ide ini mentahmentah. Revolusi yang dijalankan PKI di Indonesia disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Perjuangan di dalam Front Nasional dimainkan oleh PKI tidak hanya pemobilisasian massa tapi juga sebagai wujud dari konsolidasi kekuatan demokratis. Hal itu terlihat dalam berbagai kesempatan dalam konfrontasi terhadap Malaysia dan perjuangan Irian Barat yang mempertemuan tiga poros Nasakom. 

            Pada pertengahan Januari 1965, Aidit mengusulkan kepada Sukarno gagasan pembentukan Angkatan ke-5—kelompok milisi bersenjata terdiri dari buruh dan tani. PKI menganggap pembentukan Angkatan ke-5 sebagai upaya yang pada satu sisi sejalan dengan agenda anti-imperialisme Sukarno dan pada sisi lain sebagai alat penyeimbang tentara. PKI mengajukan usul itu sebagai cara untuk mendukung formulasi atas buah pikiran Soekarno tentang gagasan Nasakom (Aiko dan Toshio, 2016: 12). 

Kesimpulan : 
            Tiongkok menyediakan inspirasi konseptual dan praktis bagi Sukarno dan PKI dalam upaya untuk mengubah sistem sosial-politik Indonesia sejak awal 1950-an sampai 1965. Di satu sisi, bagi Sukarno bahwa mode dan substansi pemikirannya ditentukan oleh pandangan terhadap Tiongkok. Walau begitu, ia memandang RRT sebagai sumber inspirasi yang penting dalam merumuskan kembali visinya bagi Indonesia. 

            Sukarno dan Mao sama-sama memimpikan revolusi, sama-sama memandang bahwa politik memiliki kekuatan pada mobilisasi massa, menurut Satriono Priyo Utomo sebagai penulis, inilah yang membedakan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia. Sukarno menjadikan Indonesia sederajat dengan Tiongkok yang memiliki sejarah perjuangan politik yang panjang. Keberhasilan menggandeng Tiongkok adalah kesuksesan politik New Emerging Forces yang terbukti dari terselenggaranya Konferensi Asia Afrika. 
            Bagi PKI, hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Tiongkok, di bawah kepemimpinan Aidit dimaknai sebagai ruang bertemunya ideologi. Kedua membawa komunisme untuk melakukan konsolidasi gagasan. Pertemuan antara realitas masyarakat Tiongkok dengan Indonesia tidak dapat dipungkiri. Sebab kedua negara memiliki struktur masyarakat yang tidak jauh berbeda. Keduanya sama-sama melewati fase feodalisme dan kolonialisme. Perbedaannya Tiongkok telah melakukan konsolidasi ideologi komunis yang memiliki proses panjang bahkan diwarnai dengan perang saudara. Sedangkan Aidit dengan PKI masih harus berhadapan dengan kelompok politik anti-komunis dan militer yang ingin tampil sendiri sebagai kekuatan politik.